Sebagai negara kepulauan yang luas dengan sejarah perjuangan kemerdekaan yang kental, Indonesia menganut doktrin pertahanan yang unik dan kuat: Sistem Pertahanan Semesta (Sishankamrata). Doktrin pertahanan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga secara fundamental melibatkan seluruh elemen rakyat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Artikel ini akan mengupas mengapa doktrin pertahanan ini menjadi pilar utama keamanan nasional Indonesia, serta bagaimana konsep “kekuatan rakyat” diintegrasikan dalam strategi pertahanan negara.
Inti dari doktrin pertahanan Sishankamrata adalah bahwa pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara, bukan hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam sistem ini, TNI berfungsi sebagai komponen utama, sementara rakyat dan sumber daya nasional lainnya berfungsi sebagai komponen cadangan dan pendukung. Ini berarti, jika terjadi ancaman serius terhadap kedaulatan, seluruh potensi bangsa, baik militer maupun non-militer, akan dimobilisasi untuk mempertahankan negara. Konsep ini berakar dari pengalaman sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang melibatkan partisipasi aktif seluruh rakyat.
Salah satu karakteristik penting dari Sishankamrata adalah sifatnya yang kerakyatan. Ini menekankan bahwa pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan. Implementasi dari aspek kerakyatan ini terlihat dalam program-program pelatihan komponen cadangan, yang memberikan bekal dasar militer kepada warga sipil yang berminat, sehingga mereka siap memperkuat barisan pertahanan jika diperlukan. Proses rekrutmen Komponen Cadangan Matra Darat pada tahun 2024, misalnya, telah melatih ribuan warga sipil yang siap sedia.
Selain kerakyatan, Sishankamrata juga bersifat kesemestaan dan kewilayahan. Kesemestaan berarti bahwa seluruh sumber daya nasional, baik alam maupun buatan, serta sarana dan prasarana nasional, dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pertahanan. Ini mencakup potensi industri, transportasi, komunikasi, dan logistik. Sementara itu, kewilayahan memastikan bahwa gelar kekuatan pertahanan diatur di seluruh wilayah Nusantara sesuai dengan kondisi geografis yang spesifik, dari pegunungan hingga laut dalam, dan dari perkotaan hingga pedalaman.
Pada akhirnya, doktrin pertahanan Indonesia yang bertumpu pada kekuatan rakyat melalui Sishankamrata adalah strategi yang relevan dan tangguh. Dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, Indonesia membangun sistem pertahanan yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga memiliki daya tahan sosial dan psikologis yang tinggi, siap menghadapi ancaman dalam segala bentuk demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah.