Sebuah pernyataan kontroversial dari anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, terkait institusi TNI memicu konflik TNI dengan pihak legislatif. Pernyataan yang dilontarkan dalam sebuah forum diskusi pada tanggal 21 September 2022 tersebut berbuntut panjang dan menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak di tubuh militer, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) saat itu, Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Situasi ini sempat menimbulkan spekulasi mengenai potensi memanasnya hubungan antara DPR dan TNI.
Pemicu utama konflik TNI ini adalah pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai “gerombolan” dan menyoroti adanya ketidakpatuhan serta disharmoni di internal organisasi. Pernyataan ini dianggap merendahkan kehormatan dan soliditas TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara. Reaksi keras dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman muncul dalam berbagai kesempatan, di mana beliau menegaskan kekecewaannya dan membela kehormatan institusi yang dipimpinnya. Bahkan, sejumlah prajurit di berbagai daerah dilaporkan melakukan aksi spontan sebagai bentuk solidaritas dan pembelaan terhadap TNI.
Ketegangan akibat konflik TNI ini sempat menjadi perhatian publik dan media massa. Berbagai spekulasi mengenai potensi dampak terhadap hubungan sipil-militer di Indonesia bermunculan. Namun, upaya mediasi dan klarifikasi kemudian dilakukan untuk meredakan situasi. Effendi Simbolon secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang dianggap menyakitkan hati keluarga besar TNI. Permohonan maaf tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada tanggal 26 September 2022, didampingi oleh sejumlah anggota Komisi I DPR lainnya.
Meskipun permohonan maaf telah disampaikan, dampak dari konflik TNI ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak mengenai pentingnya kehati-hatian dalam mengeluarkan pernyataan yang menyangkut institusi negara, terutama TNI yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa. Kejadian ini juga menyoroti sensitivitas isu-isu militer dan pentingnya komunikasi yang efektif antara lembaga legislatif dan TNI.
Pasca permohonan maaf, situasi antara TNI dan DPR berangsur-angsur mereda. Komunikasi dan koordinasi antara kedua lembaga kembali berjalan sebagaimana mestinya. Namun, peristiwa ini menjadi catatan penting dalam sejarah hubungan sipil-militer di Indonesia, mengingatkan akan perlunya saling menghormati dan menjaga citra serta soliditas institusi negara. Diharapkan, kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan demi menjaga keharmonisan dan sinergi antara TNI dan DPR dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kepentingan bangsa dan negara.