AKADEMI MILITER BANTEN

Apakah Anda memiliki cita-cita mulia untuk menjadi seorang Perwira TNI yang gagah berani dan berdedikasi tinggi? Tahun 2024 ini, Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), dan Akademi Angkatan Udara (AAU) kembali membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik bangsa melalui jalur Syarat Pendaftaran yang terstruktur dan transparan. Lulus dari pendidikan di akademi TNI ini akan mengantarkan Anda langsung menyandang pangkat Letnan Dua, sebuah langkah awal yang membanggakan dalam karier militer.

Untuk dapat mengikuti seleksi Syarat Pendaftaran Akmil, AAL, dan AAU tahun 2024, terdapat beberapa kriteria fundamental yang wajib dipenuhi. Secara umum, calon pendaftar harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, serta sehat jasmani dan rohani. Selain itu, calon tidak diperkenankan memiliki catatan kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polsek setempat pada tanggal 30 April 2024.

Selain persyaratan umum, terdapat pula syarat pendaftaran khusus terkait usia dan postur tubuh. Calon taruna/taruni Akmil, AAL, dan AAU harus berusia minimal 17 tahun dan maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan yang direncanakan pada tanggal 19 Agustus 2024. Tinggi badan minimal untuk calon taruna pria adalah 163 cm dan untuk calon taruni wanita adalah 157 cm, dengan berat badan yang proporsional sesuai dengan tinggi badan yang akan diukur oleh tim kesehatan dari Denkesyah setempat.

Proses syarat pendaftaran Akmil, AAL, dan AAU tahun 2024 dilakukan secara terpusat dan daring melalui website resmi penerimaan prajurit TNI. Calon pendaftar diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran secara online dan mengunggah berkas-berkas administrasi yang diperlukan. Berkas-berkas tersebut meliputi scan Kartu Tanda Penduduk (KTP), scan Kartu Keluarga (KK), scan akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, scan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah, serta pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 dengan latar belakang merah sebanyak 6 lembar.

Setelah berhasil melakukan pendaftaran secara daring, calon peserta akan mengikuti serangkaian seleksi yang ketat. Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei – 1 Juni 2024 di Kodim masing-masing wilayah, tes kesehatan tahap I yang akan dilakukan oleh tim dokter dari Kesdam, tes kesamaptaan jasmani (meliputi lari, pull-up, sit-up, push-up, dan renang yang diawasi oleh personel Jasdam), tes psikologi yang akan diuji oleh tim psikolog dari Dispsiad, serta wawancara yang akan dilaksanakan oleh panitia pusat. Pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik untuk setiap tahapan selek

Tindakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang aktif melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah yurisdiksinya menuai beragam respons. Di tengah apresiasi atas upaya pemberantasan narkotika, muncul pula pertanyaan mengenai batasan kewenangan TNI dalam penegakan hukum di luar tugas pokok pertahanan negara. Kini, sikap resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat dinantikan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait isu ini.

Sejumlah kalangan menilai bahwa keterlibatan TNI dalam penangkapan pelaku narkoba, meskipun bertujuan baik, berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan aparat kepolisian yang secara konstitusional memiliki mandat utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, DPR sebagai representasi rakyat dan lembaga legislatif diharapkan dapat memberikan pandangan yang jelas mengenai batasan-batasan yang seharusnya dipatuhi.

Fokus utama yang menjadi perhatian adalah interpretasi dan implementasi dari undang-undang yang mengatur peran TNI. Apakah tindakan penangkapan pelaku narkoba termasuk dalam kategori tugas bantuan kepada kepolisian atau justru melampaui batas kewenangan yang diberikan? Sikap DPR diharapkan dapat mengurai polemik ini dan memberikan kepastian hukum bagi TNI, Polri, serta masyarakat.

DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, termasuk aparat penegak hukum dan TNI. Melalui komisi terkait, DPR diharapkan dapat memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan mekanisme keterlibatan TNI dalam pemberantasan narkoba. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, DPR juga memiliki fungsi legislasi untuk menyusun dan merevisi undang-undang jika diperlukan. Jika ditemukan adanya celah hukum atau ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur peran TNI dalam penegakan hukum, DPR dapat mengambil inisiatif untuk memperbaikinya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Sikap DPR yang tegas dan terukur sangat dibutuhkan untuk menanggapi fenomena ini. Masyarakat menanti pandangan DPR yang tidak hanya mendukung upaya pemberantasan narkoba, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan menghormati kewenangan masing-masing institusi. Kejelasan dari DPR akan menjadi pedoman penting bagi TNI, Polri, dan seluruh elemen bangsa dalam memerangi kejahatan narkoba secara efektif dan konstitusional.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik judi online di kalangan prajuritnya. Sebagai langkah tegas, TNI tidak akan segan memberikan sanksi berat berupa pemecatan hingga pidana bagi anggota yang terbukti terlibat dalam aktivitas haram tersebut. Kebijakan ini merupakan respons serius terhadap dampak negatif judi online yang dapat merusak kedisiplinan, moral, dan citra TNI.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa telah berulang kali mengingatkan seluruh jajaran TNI untuk menjauhi segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Penegasan ini bukan hanya sekadar imbauan, namun juga disertai dengan tindakan nyata berupa pengawasan yang ketat dan penindakan tanpa kompromi. TNI menyadari bahwa keterlibatan prajurit dalam judi online dapat menimbulkan masalah keuangan, pelanggaran disiplin, bahkan tindak pidana lainnya.

Sanksi pemecatan dan pidana yang diterapkan TNI menunjukkan keseriusan lembaga ini dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya. TNI tidak ingin citranya tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang terlibat dalam praktik ilegal. Langkah tegas ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi prajurit lainnya agar tidak terjerumus dalam lingkaran setan judol.

Komitmen TNI dalam memberantas judol sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas praktik haram ini di seluruh lapisan masyarakat. TNI berharap, dengan tindakan tegas ini, dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari perjudian dan menjaga nama baik institusi. Seluruh prajurit diharapkan dapat menjunjung tinggi kehormatan TNI dan fokus pada tugas pokoknya sebagai penjaga kedaulatan negara.

TNI juga menyadari bahwa praktik judi online dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi prajurit dan keluarganya. Utang akibat kalah judi dapat memicu tindakan kriminal lain, merusak keharmonisan rumah tangga, dan menurunkan kinerja prajurit dalam melaksanakan tugas negara.

Oleh karena itu, penindakan tegas ini juga bertujuan untuk melindungi prajurit dari dampak buruk kecanduan judi online. TNI berharap langkah ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif, di mana seluruh prajurit dapat fokus sepenuhnya pada pengabdian kepada bangsa dan negara

Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dikonfirmasi dan menimbulkan pertanyaan mengenai kapan pelantikan resmi akan dilaksanakan. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki kini siap mengemban tugas baru ini. Kepastian ini disampaikan oleh tim transisi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 1 Juli 2024, di Jakarta.

Pertanyaan mengenai jadwal pelantikan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN menjadi sorotan publik. Tim transisi Prabowo Subianto menyatakan bahwa proses pelantikan akan dilakukan segera setelah semua persiapan administrasi selesai. Mereka menekankan pentingnya proses yang cermat dan teliti untuk memastikan kelancaran tugas Basuki dalam memimpin pembangunan IKN. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya di lingkaran tim transisi, pelantikan direncanakan akan berlangsung pada hari Selasa, 5 November 2024, di Istana Negara, Jakarta.

Basuki sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk segera bekerja setelah pelantikan resmi. Sebagai Kepala Otorita IKN, beliau akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur krusial seperti jalan, jembatan, dan fasilitas dasar lainnya. Selain itu, upaya menarik investasi dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan juga menjadi prioritas utama. Pada sebuah pertemuan tertutup dengan tim transisi pada hari Rabu, 3 Juli 2024, di sebuah hotel di Jakarta Pusat, Basuki membahas strategi dan langkah-langkah awal yang akan diambil setelah resmi menjabat.

Para pengamat politik dan pembangunan menilai bahwa penunjukan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN adalah langkah yang tepat mengingat pengalaman dan rekam jejaknya yang solid di bidang infrastruktur. Mereka berharap Basuki dapat membawa angin segar dan mempercepat realisasi visi IKN sebagai kota masa depan yang modern dan berdaya saing. Sementara itu, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya telah bersiap untuk mengamankan jalannya pelantikan di sekitar Istana Negara pada tanggal yang telah ditentukan.

Setelah resmi menjabat sebagai Kepala Otorita, Basuki dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja rutin ke lokasi IKN di Kalimantan Timur. Kunjungan pertama diperkirakan akan dilakukan pada hari Kamis, 7 November 2024. Dalam kunjungan tersebut, beliau akan meninjau progres pembangunan terkini, berdiskusi dengan para pekerja, dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi di lapangan. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran khusus melalui Kementerian Keuangan untuk mendukung operasional Otorita IKN di bawah kepemimpinan Basuki.

Dalam ranah taktik militer modern, strategi bertempur kompi memegang peranan krusial sebagai unit taktis dasar yang mampu melaksanakan berbagai operasi. Keberhasilan kompi di medan tempur sangat bergantung pada koordinasi efektif dan kemampuan untuk mengerahkan kekuatan terpadu.

Inti dari strategi bertempur kompi adalah kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai elemen organik, seperti peleton infanteri, kendaraan tempur lapis baja (jika ada), unsur bantuan tembakan (mortir, senjata berat), dan tim pendukung (medis, logistik, komunikasi). Koordinasi yang mulus antar elemen ini memastikan bahwa setiap bagian bergerak dan bertindak secara sinkron untuk mencapai tujuan taktis.

Perencanaan yang matang menjadi fondasi utama. Proses perencanaan operasi kompi melibatkan analisis medan, identifikasi target dan ancaman, penentuan arah serangan utama dan pendukung, alokasi sumber daya, serta penyusunan rencana kontinjensi. Komandan kompi memainkan peran sentral dalam memimpin proses ini dan memastikan pemahaman yang jelas tentang maksud dan tujuan di antara seluruh personel.

Dalam pelaksanaan, manuver taktis menjadi kunci untuk mengatasi musuh dan merebut posisi penting. Ini dapat berupa gerakan mengapit, serangan frontal, penyusupan, atau kombinasi dari berbagai teknik. Efektivitas manuver sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang handal dan kemampuan setiap peleton untuk bertindak secara mandiri namun tetap dalam kerangka rencana kompi.

Dukungan tembakan terkoordinasi memiliki peran vital dalam menekan musuh, menghancurkan posisi pertahanan, dan memberikan perlindungan bagi unsur manuver. Integrasi tembakan mortir, artileri (jika tersedia), dan tembakan dari kendaraan tempur harus direncanakan dan dieksekusi dengan cermat untuk mencapai efek maksimal.

Lebih lanjut, kesadaran situasional yang tinggi di seluruh tingkatan kompi sangat penting. Ini dicapai melalui laporan yang akurat, penggunaan aset pengintaian, dan kemampuan komandan untuk membaca perkembangan pertempuran serta mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Latihan yang realistis dan berulang menjadi fondasi untuk membangun koordinasi dan kekuatan terpadu. Melalui latihan, setiap personel dan elemen kompi memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta mampu bekerja sama secara efektif dalam berbagai skenario pertempuran.

Semoga artikel ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk para pembaca, terimakasih !

Kepergian pengacara kondang Hotma Sitompoel meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kolega, dan masyarakat luas. Prosesi pemakaman militer menjadi penghormatan terakhir bagi almarhum, mengiringi jenazahnya menuju peristirahatan terakhir di San Diego Hills Memorial Park. Upacara pemakaman militer ini dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2025, sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa dan dedikasi Hotma Sitompoel selama hidupnya, termasuk keterlibatannya sebagai tim penasihat hukum TNI-Polri. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, keluarga, dan kerabat.

Pelaksanaan pemakaman untuk Hotma Sitompoel ini bukan tanpa alasan. Semasa hidupnya, almarhum memiliki kedekatan dan kontribusi yang signifikan terhadap institusi TNI-Polri, di antaranya melalui perannya sebagai tim penasihat hukum. Penghormatan melalui pemakaman ini merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian dan jasa-jasa beliau. Prosesi pemakaman tersebut melibatkan sejumlah personel militer yang bertugas membawa peti jenazah, memberikan penghormatan senjata, dan mengumandangkan aba-aba militer selama upacara berlangsung di area pemakaman San Diego Hills yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat.

Upacara pemakaman militer ini dimulai dengan penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada pihak militer. Selanjutnya, dilakukan pembacaan riwayat hidup almarhum dan amanat upacara dari perwakilan TNI. Suasana khidmat terasa saat dentuman salvo dilepaskan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Bendera Merah Putih yang menyelimuti peti jenazah kemudian dilipat dan diserahkan kepada pihak keluarga sebagai simbol penghargaan negara. Prosesi pemakaman militer ini berjalan dengan lancar dan tertib, disaksikan oleh ratusan pelayat yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Hotma Sitompoel.

Keinginan Hotma Sitompoel untuk dimakamkan secara militer ternyata telah diungkapkan oleh pihak keluarga. Hal ini menunjukkan betapa almarhum menghargai nilai-nilai kedisiplinan dan pengabdian yang melekat pada tradisi militer. Prosesi pemakaman ini menjadi wujud nyata dari penghormatan dan pengakuan atas jasa-jasa beliau selama hidupnya. San Diego Hills Memorial Park menjadi saksi bisu atas penghormatan terakhir yang diberikan negara kepada salah satu tokoh hukum terkemuka di Indonesia.

Dengan dilaksanakannya pemakaman militer, Hotma Sitompoel telah mendapatkan penghormatan terakhir yang layak atas dedikasi dan kontribusinya kepada bangsa dan negara, khususnya dalam bidang hukum dan melalui kedekatannya dengan institusi TNI-Polri. Kenangan akan sosok beliau akan terus hidup dalam hati keluarga, kolega, dan masyarakat Indonesia.f.

Sebuah pernyataan kontroversial dari anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, terkait institusi TNI memicu konflik TNI dengan pihak legislatif. Pernyataan yang dilontarkan dalam sebuah forum diskusi pada tanggal 21 September 2022 tersebut berbuntut panjang dan menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak di tubuh militer, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) saat itu, Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Situasi ini sempat menimbulkan spekulasi mengenai potensi memanasnya hubungan antara DPR dan TNI.

Pemicu utama konflik TNI ini adalah pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai “gerombolan” dan menyoroti adanya ketidakpatuhan serta disharmoni di internal organisasi. Pernyataan ini dianggap merendahkan kehormatan dan soliditas TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara. Reaksi keras dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman muncul dalam berbagai kesempatan, di mana beliau menegaskan kekecewaannya dan membela kehormatan institusi yang dipimpinnya. Bahkan, sejumlah prajurit di berbagai daerah dilaporkan melakukan aksi spontan sebagai bentuk solidaritas dan pembelaan terhadap TNI.

Ketegangan akibat konflik TNI ini sempat menjadi perhatian publik dan media massa. Berbagai spekulasi mengenai potensi dampak terhadap hubungan sipil-militer di Indonesia bermunculan. Namun, upaya mediasi dan klarifikasi kemudian dilakukan untuk meredakan situasi. Effendi Simbolon secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang dianggap menyakitkan hati keluarga besar TNI. Permohonan maaf tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada tanggal 26 September 2022, didampingi oleh sejumlah anggota Komisi I DPR lainnya.

Meskipun permohonan maaf telah disampaikan, dampak dari konflik TNI ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak mengenai pentingnya kehati-hatian dalam mengeluarkan pernyataan yang menyangkut institusi negara, terutama TNI yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa. Kejadian ini juga menyoroti sensitivitas isu-isu militer dan pentingnya komunikasi yang efektif antara lembaga legislatif dan TNI.

Pasca permohonan maaf, situasi antara TNI dan DPR berangsur-angsur mereda. Komunikasi dan koordinasi antara kedua lembaga kembali berjalan sebagaimana mestinya. Namun, peristiwa ini menjadi catatan penting dalam sejarah hubungan sipil-militer di Indonesia, mengingatkan akan perlunya saling menghormati dan menjaga citra serta soliditas institusi negara. Diharapkan, kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan demi menjaga keharmonisan dan sinergi antara TNI dan DPR dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kepentingan bangsa dan negara.