Pertanyaan “Siapa Komandan Tertinggi TNI?” seringkali muncul ketika membahas struktur pertahanan Indonesia. Jawabannya adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jabatan ini bukan sekadar posisi militer biasa; ia adalah inti dari komando dan kendali seluruh angkatan bersenjata, memikul tanggung jawab sentral dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional dari segala bentuk ancaman.
Sebagai Komandan Tertinggi TNI, Panglima memiliki otoritas penuh atas tiga matra: Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Ia adalah arsitek utama strategi pertahanan negara, memimpin perencanaan, pelaksanaan operasi militer, serta memastikan kesiapan tempur seluruh prajurit di berbagai kondisi dan medan.
Salah satu tanggung jawab sentral Panglima adalah mengelola dan mengembangkan kekuatan TNI. Ini termasuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) prajurit melalui pendidikan dan latihan, serta pengembangan doktrin militer yang adaptif terhadap dinamika ancaman global.
Panglima TNI juga berperan krusial dalam menjaga stabilitas internal dan eksternal. Dalam negeri, ia memimpin operasi penumpasan terorisme dan separatisme, serta membantu pengamanan objek vital nasional. Di luar negeri, ia mewakili Indonesia dalam forum-forum pertahanan internasional dan memimpin misi perdamaian dunia.
Meskipun Komandan Tertinggi TNI dalam hierarki militer, Panglima berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Hubungan ini menegaskan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi, memastikan militer berfungsi sesuai dengan kebijakan negara.
Proses penunjukan Panglima TNI melibatkan usulan dari Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini memastikan bahwa calon Panglima memiliki kapabilitas, integritas, dan rekam jejak yang mumpuni, serta mendapatkan dukungan politik yang kuat untuk menjalankan tugasnya.
Tanggung jawab lain yang diemban Komandan Tertinggi TNI adalah menjaga profesionalisme dan netralitas politik prajurit. Ia memastikan bahwa TNI tetap fokus pada tugas pertahanan negara, bebas dari intervensi politik praktis, dan selalu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Koordinasi dengan lembaga keamanan lain seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menjadi bagian penting dari peran Panglima. Sinergi ini krusial untuk menghadapi ancaman hibrida yang memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai elemen negara.